Palembang, 24detik.id – Polda Sumsel mengambil langkah taktis dengan memimpin langsung Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) terkait pelepasan kawasan hutan. Dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., pertemuan krusial ini digelar di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Rabu (28/10/2026).
Tak tanggung-tanggung, rapat ini menghadirkan barisan “pemegang kendali” penting, mulai dari perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Tim Jamintel Kejaksaan Agung RI, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, PT Hutama Karya (Persero), Kanwil BPN/ATR Sumsel, hingga Tim PDSK Kabupaten Musi Banyuasin.
Fokus utamanya sangat jelas: menyelaraskan data, membedah verifikasi lapangan, dan memastikan transparansi tanpa kompromi. Mengedepankan dialog serta musyawarah, langkah cepat ini diambil untuk mengantisipasi potensi gesekan di lapangan sekaligus memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan penanganan yang adil dan manusiawi.
“Polisi Bersama Masyarakat”: Komitmen Tanpa Kompromi
Di tengah ambisi besar memperkuat konektivitas ekonomi nasional, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa Polri berdiri di garda depan untuk mengawal pembangunan dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan hukum.
“Semangat Polisi Bersama Masyarakat bukan sekadar slogan. Kami mendukung penuh Proyek Strategis Nasional Tol Betung–Tempino, namun penanganan dampak sosial dalam pelepasan kawasan hutan wajib dilaksanakan secara humanis, transparan, dan sesuai hukum agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi,” tegas Irjen Pol Rony Samtana penuh keyakinan.
Nada serupa juga disuarakan oleh perwakilan Tim Jamintel Kejagung RI, Kasubdit IV.A Direktorat PPS Imran Yusuf. Menurutnya, pengawalan ketat dan keterbukaan prosedur hukum adalah kunci agar proyek raksasa ini berjalan akuntabel tanpa mencederai hak-hak warga.
Komunikasi Terbuka Demi Stabilitas Daerah
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya komunikasi dua arah guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mendorong komunikasi terbuka dengan seluruh pihak. Tujuannya satu: memastikan situasi tetap kondusif dan setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara tepat dan transparan,” ujar Kombes Pol Nandang.
Pertemuan strategis ini akhirnya ditutup dengan kesepakatan bulat untuk memperkuat sinergi data dan pemeriksaan terpadu di lapangan.
Melalui kolaborasi erat antara kepolisian, kementerian, lembaga, dan pengembang, Sumatera Selatan membuktikan bahwa kemajuan infrastruktur dan perlindungan hak rakyat bisa berjalan beriringan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
