MUSI BANYUASIN, SUMSEL, 24detik.id – Situasi mencekam pecah di kawasan hutan Ladang Panjang, Desa Sukajaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (18/6/2026).
Saat hendak melakukan verifikasi dugaan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit pribadi, Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan, GAKUM, KPH Lalan Mendis, hingga personel Polda Sumsel justru terjebak dalam situasi berbahaya.
Bukannya disambut dengan kooperatif, tim justru mendapati diri mereka terkepung dan diintimidasi oleh sekelompok massa yang diduga telah dimobilisasi oleh pihak tertentu.
Ketegangan memuncak saat tim sempat “terkunci” di lokasi, menghadapi tekanan hebat yang mengancam keselamatan jiwa.
Diduga kuat, ada pihak yang sengaja membocorkan rencana kedatangan tim ke lokasi tersebut.
Indikasi “permainan” ini terlihat jelas dari kesigapan massa yang seolah sudah menunggu dan mengatur pergerakan petugas sejak awal.
Beruntung, berkat negosiasi alot di tengah tekanan, tim akhirnya berhasil keluar dari “kepungan” tersebut dalam keadaan selamat.
Siapa “Sutradara” di Balik Aksi Penghadangan Ini?
Menanggapi insiden memalukan ini, DPD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Keadilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin angkat bicara dengan nada geram.
Ketua DPD LBH Perisai Keadilan Rakyat, Srianto, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan insiden ini menguap begitu saja.
“Permasalahan ini bukan sekadar insiden biasa. Mengapa setiap kali tim turun, selalu ada pihak yang siap menghadang? Ini tanda tanya besar. Ada apa dan siapa yang bermain di balik ini?” tegas Srianto dengan nada tinggi.
Srianto menyoroti bahwa alih fungsi hutan menjadi kebun sawit perseorangan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap negara dan lingkungan.
Dirinya menuntut tindakan tegas agar para provokator yang berani menghalangi tugas negara segera diseret ke meja hijau.
“Pemerintah tidak boleh diam! Jika ini dibiarkan, maka negara seolah tunduk pada aksi mafia yang merusak aset bangsa demi keuntungan pribadi. Bongkar siapa aktor intelektualnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Wijaya Mukmin, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Dony Satrya Sembiring, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat elektronik, belum bisa memberikan keterangannya.
Hingga saat ini, publik menantikan langkah konkret dari pihak berwajib untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik kebocoran informasi dan aksi pengepungan yang membahayakan nyawa aparat kehutanan tersebut.
