PALEMBANG, 24detik.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, Edison, bukannya menuai pujian, justru memicu kegaduhan.
Aktivis senior Sumsel, Feri Kurniawan, secara blak-blakan melayangkan kritik tajam terhadap langkah lembaga antirasuah tersebut.
Feri menilai, penindakan di Muara Enim tampak “kurang greget” dan justru menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Menurutnya, ada kejanggalan dalam konstruksi kasus yang dipaparkan KPK pada Selasa (9/6/2026).
“Ini seperti memancing di kolam yang salah. Kenapa yang diungkap hanya kasus pengadaan Smart Board tahun 2025? Ada apa dengan proyek-proyek jumbo di tahun 2026?” ujar Feri dengan nada geram, Rabu (10/6/2026).
Ikan Paus Masih Berkeliaran?
Feri menyoroti ketimpangan anggaran yang disentuh KPK. Ia membandingkan Dinas Pendidikan yang hanya mengelola anggaran Rp62 miliar, dengan dinas ‘basah’ lainnya seperti PUPR yang mencapai Rp265 miliar dan Dinas Kesehatan Rp150 miliar.
“Kenapa hanya Dinas Pendidikan? Apakah KPK kesulitan mengungkap gratifikasi di dinas dengan anggaran fantastis lainnya? Atau memang ini hanyalah permukaannya saja?” sindir Feri.
Kotak Pandora “Orang Besar”
Lebih jauh, Feri menuding KPK belum menyentuh aktor intelektual atau “orang besar” di balik kontestasi politik Muara Enim yang diduga kuat mendikte kebijakan pemerintah daerah.
Feri menyebut tindakan KPK kali ini sebagai fenomena gunung es sesuatu yang terasa dampaknya, namun sengaja tak dimunculkan ke permukaan.
“Ini PR besar KPK. Jangan sampai penindakan ini hanya menjadi alat untuk menutupi skandal yang jauh lebih besar dan melibatkan kepentingan politik tingkat tinggi,” tegasnya.
Modus Canggih, Penjara Menanti
Data yang dihimpun menunjukkan, KPK mengungkap skema kotor yang melibatkan sekretaris dinas hingga orang kepercayaan Bupati.
Dengan modus rekening nominee dan pembagian jatah yang terstruktur—5% untuk Bupati, 3% untuk Kepala Dinas, dan 1% untuk PPK—kasus ini memperlihatkan betapa sistematisnya praktik korupsi di lingkup Pemkab Muara Enim.
Kini, publik menunggu apakah KPK berani “membongkar hingga ke akar” atau justru berhenti di sini, meninggalkan keraguan besar bahwa korupsi sebenarnya masih merajalela di balik bayang-bayang dinas-dinas dengan anggaran ratusan miliar yang belum tersentuh.
Siapakah yang sebenarnya melindungi “Ikan Paus” di Muara Enim?
