PALEMBANG, 24detik.id — Langkah besar menuju kemandirian ekonomi lokal makin nyata. PT Pusri Palembang resmi menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan untuk memperkuat legalitas dan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi para pelaku UMKM binaannya.
Kolaborasi strategis ini dikukuhkan saat Kakanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, berkunjung ke markas Pusri pada Selasa (4/8).
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Manajemen Risiko Pusri, Budi Mulia Utama Hasibuan.
Fokus utamanya satu: memastikan produk UMKM lokal tak hanya kreatif, tetapi juga aman secara hukum dan bernilai jual tinggi.
Kemenkum Sumsel menyodorkan solusi konkret berupa skema Perseroan Perorangan, proses kilat dan efisien bagi UMKM untuk mengantongi status badan hukum resmi. Tak cuma itu, pendaftaran hak merek turut jadi perhatian utama agar identitas bisnis pelaku usaha tak dicuri pihak lain.
“Kementerian Hukum terus mendorong transformasi UMKM melalui legalitas usaha dan pelindungan Kekayaan Intelektual. Langkah ini penting agar produk lokal memiliki kepastian hukum dan makin kompetitif,” tegas Maju Amintas Siburian.
Dari sisi korporasi, Pusri memosisikan pemberdayaan UMKM sebagai pilar penting program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Langkah ini diambil untuk memastikan mitra binaan tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh secara profesional.
“Sinergi ini adalah bentuk komitmen kami agar UMKM binaan Pusri siap naik kelas. Lewat kepastian hukum dan pendaftaran merek, produk mereka akan lebih percaya diri menembus pasar yang lebih luas,” ungkap Sekretaris Perusahaan Pusri, Indah Irmayani.
Dengan fondasi hukum yang kokoh, kerja sama ini diyakini mampu melahirkan wirausaha mandiri dan inovatif yang siap menjadi penggerak utama roda perekonomian Sumatera Selatan. (Suherman)
